AUTOBIOGRAFI BJ.HABIBIE

Nama               : Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal                                    sebagai BJ Habibie

Lahir                : Pare-Pare(Sulawesi Selatan), 25 Juni 1936

Habibie menjadi Presiden ke-3 Indonesia selama 1.4 tahun dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Habibie merupaka.n “blaster” antara orang Jawa (ibunya) dengan orang Makasar/Pare-Pare (ayahnya)

Dimasa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Fisika. Selama enam bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB), dan dilanjutkan ke Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule – Jerman pada 1955. Dengan dibiayai oleh ibunya,  R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S-1 hingga S-3 di Aachen-Jerman. Berbeda dengan rata-rata mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa di luar negeri, kuliah Habibie (terutama S-1 dan S-2) dibiayai langsung oleh Ibunya yang melakukan usaha catering dan indekost di Bandung setelah ditinggal pergi suaminya (ayah Habibie). Habibie mengeluti bidang Desain dan Konstruksi Pesawat di Fakultas Teknik Mesin. Selama lima tahun studi di Jerman akhirnya Habibie memperoleh gelar Dilpom-Ingenenieur atau diploma teknik (catatan : diploma teknik di Jerman umumnya disetarakan dengan gelar Master/S2 di negara lain) dengan predikat summa cum laude. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962.Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya.Habibie mendalami bidang Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S-3 nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur (Doktor Teknik) dengan  indeks prestasi summa cum laude.

Karir di Industri

Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, BJ Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, BJ Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm  atau MBB Hamburg (1965-1969 sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktrur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB (1969-1973). Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973-1978 serta menjadi Penasihast Senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB (1978 ). Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor dua di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi “permata” di negeri Jerman dan iapun mendapat “kedudukan terhormat”, baik secara materi maupun intelektualitas oleh orang Jerman.Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Thermodinamika, Konstruksi dan Aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti “Habibie Factor“, “Habibie Theorem” dan “Habibie Method“.

Habibie menjadi RI-1

Secara materi, Habibie sudah sangat mapan ketika ia bekerja di perusahaan MBB Jerman. Selain mapan, Habibie memiliki jabatan yang sangat strategis yakni Vice President sekaligus Senior Advicer di perusahaan  high-tech Jerman. Sehingga Habibie terjun ke pemerintahan bukan karena mencari uang ataupun kekuasaan semata, tapi lebih pada perasaan “terima kasih” kepada negara dan bangsa Indonesia dan juga kepada kedua orang tuanya.Sikap serupa pun ditunjukkan oleh Kwik Kian Gie, yakni setelah menjadi orang kaya dan makmur dahulu, lalu Kwik pensiun dari bisnisnya dan baru terjun ke dunia politik. Bukan sebaliknya, yang banyak dilakukan oleh para politisi saat ini  yang menjadi politisi demi mencari kekayaan/popularitas sehingga tidak heran praktik korupsi menjamur. Tiga tahun setelah kepulangan ke Indonesia, Habibie (usia 41 tahun) mendapat gelar Profesor Teknik dari ITB. Selama 20 tahun menjadi Menristek, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1998, Habibie terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-7 melalui Sidang Umum MPR.Di masa itulah krisis ekonomi (krismon) melanda kawasan Asia termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar. Utang luar negeri  jatuh tempo sehinga membengkak akibat depresiasi rupiah. Hal ini diperbarah oleh perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas.Inflasi meroket diatas 50%, dan pengangguran mulai terjadi dimana-mana. Pada saat bersamaan, kebencian masyarakat memuncak dengan sistem orde baru yang sarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang dilakukan oleh kroni-kroni Soeharto (pejabat, politisi, konglomerat). Selain KKN, pemerintahan Soeharto tergolong otoriter, yang  menangkap aktivis dan mahasiswa vokal.

Dipicu penembakan 4 orang mahasiswa (Tragedi Trisakti) pada 12 Mei 1998, meletuslah kemarahan masyarakat terutama kalangan aktivis dan mahasiswa pada pemerintah Orba.Pergerakan mahasiswa, aktivis, dan segenap masyarakat pada 12-14 Mei 1998 menjadi momentum pergantian rezim Orde Baru pimpinan Pak Hato.Dan pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto terpaksa mundur dari jabatan Presiden yang dipegangnya selama lebih kurang 32 tahun.Selama 32 tahun itulah, pemerintahan otoriter dan sarat KKN tumbuh sumbur.Selama 32 tahun itu pula, banyak kebenaran yang dibungkam.Mulai dari pergantian Pemerintah Soekarno (dan pengasingan Pres Soekarno), G30S-PKI, Supersemar, hingga dugaan konspirasi Soeharto dengan pihak Amerika dan sekutunya yang mengeruk sumber kekayaan alam oleh kaum-kaum kapitalis dibawah bendera korpotokrasi (termasuk CIA, Bank Duni, IMF dan konglomerasi).

Soeharto mundur, maka Wakilnya yakni BJ Habibie pun diangkat menjadi Presiden RI ke-3 berdasarkan pasal 8 UUD 1945.Namun, masa jabatannya sebagai presiden hanya bertahan selama 512 hari.Meski sangat singkat, kepemimpinan Presiden Habibie mampu membawa bangsa Indonesia dari jurang kehancuran akibat krisis.Presiden Habibie berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra-krisis, melaksanankan transisi dari negara otorian menjadi demokrasi.Sukses melaksanakan pemilu 1999 dengan multi parti (48 partai), sukses membawa perubahan signifikn pada stabilitas, demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Habibie merupakan presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di bidang IPTEK baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat terbang mengantarkan beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan (Doctor of Honoris Causa) dari berbagaai Universitas terkemuka dunia, antara lain Cranfield Institute of Technology dan Chungbuk University.

Alasan

Alasan saya memilih Bj.Habibie untuk  tugas autobiografi saya, karena beliau adalah orang yang penting dalam perkembangan penerbangan Indonesia dan juga pernah menjadi presiden ke-3 di Indonesia. Bj habibie adalah salah satu anak bangsa yang mengharumkan bangsa Indonesia karna beliau adalah orang pertama yang membuat pesawat terbang Indonesia bernama “”, di masa kepresidenannya beliau dapat menurunkan secara drastic curs dollar dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.000.walaupun beliau tidak sampai 2 tahun memimpin Indonesia, setidaknya perekonomian Indonesia kembali stabil setelah hancur pada masa pemimpinan bapak Soeharto.

GOVERNMENT POLICY FOR DEALING WITH MONOPOLY

government policy for dealing with monopoly. Antitrust laws aim to stop abuses of market power by big companies. Sometimes, to prevent corporate mergers and acquisitions that would create or strengthen a monopolist. There have been big differences in antitrust policies both among countries and within the same country over time. This has reflected different ideas about what constitutes a monopoly and, where there is one, what sorts of behaviour are abusive.

In the United States, monopoly policy has been built on the Sherman Antitrust Act of 1890. This prohibited contracts or conspiracies to restrain trade or, in the words of a later act, to monopolise commerce. In the early 20th century this law was used to reduce the economic power wielded by so-called "robber barons", such as JP Morgan and John D. Rockefeller, who dominated much of American industry through huge trusts that controlled companies' voting shares. Du Pont chemicals, the railroad companies and Rockefeller's Standard Oil, among others, were broken up. In the 1970s the Sherman Act was turned (ultimately without success) against IBM, and in 1982 it secured the break-up of AT&T's nationwide telecoms monopoly.

In the 1980s a more laissez-faire approach was adopted, underpinned by economic theories from the chicago school. These theories said that the only justification for antitrust intervention should be that a lack of competition harmed consumers, and not that a firm had become, in some ill-defined sense, too big. Some monopolistic activities previously targeted by antitrust authorities, such as predatory pricing and exclusive marketing agreements, were much less harmful to consumers than had been thought in the past. They also criticised the traditional method of identifying a monopoly, which was based on looking at what percentage of a market was served by the biggest firm or firms, using a measure known as the herfindahl-hirschman index. Instead, they argued that even a market dominated by one firm need not be a matter of antitrust concern, provided it was a contestable market.

In the 1990s American antitrust policy became somewhat more interventionist. A high-profile lawsuit was launched against Microsoft in 1998. The giant software company was found guilty of anti-competitive behaviour, which was said to slow the pace of innovation. However, fears that the firm would be broken up, signalling a far more interventionalist American antitrust policy, proved misplaced. The firm was not severely punished.

In the UK, antitrust policy was long judged according to what policymakers decided was in the public interest. At times this approach was comparatively permissive of mergers and acquisitions; at others it was less so. However, in the mid-1980s the UK followed the American lead in basing antitrust policy on whether changes in competition harmed consumers. Within the rest of the european union several big countries pursued policies of building up national champions, allowing chosen firms to enjoy some monopoly power at home which could be used to make them more effective competitors abroad. However, during the 1990s the European Commission became increasingly active in antitrust policy, mostly seeking to promote competition within the EU.

In 2000, the EU controversially blocked a merger between two American firms, GE and Honeywell; the deal had already been approved by America's antitrust regulators. The controversy highlighted an important issue. As globalisation increases, the relevant market for judging whether market power exists or is being abused will increasingly cover far more territory than any one single economy. Indeed, there may be a need to establish a global antitrust watchdog, perhaps under the auspices of the world trade organisation.

Keterangan :

1.     warna : simple present tense

2.     warna : simple past tense

3.     warna : past continous tense

4.     warna : past future continous tense

5.     warna : past future tense

6.     warna : past perfect tense

7.     warna : past present continous tense

8.     warna : present perfect tense

9.     warna : present perfect continous tense

10.                        warna : present future continous